JAKARTA, 21 Oktober 2026 – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam (IAI) Al-Aqidah Al-Hasimiyyah Jakarta menegaskan komitmennya dalam mengawal isu-isu strategis kepemimpinan nasional melalui partisipasi aktif pada ajang Simposium Kepemimpinan Mahasiswa PTKIS Nasional 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh FORSEMA PTKIS Jakarta & Banten di Pusdiklat Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) tersebut menghadirkan jajaran tokoh, akademisi, dan praktisi nasional.
Delegasi DEMA IAI Al-Aqidah Al-Hasimiyyah Jakarta yang diwakili oleh Ketua DEMA, Adam Fadhil Hadi, serta Koordinator Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Faris Rifky Fauzan, mengikuti rangkaian sesi utama yang membedah kesiapan pemuda menuju Indonesia Emas 2045, penguatan partisipasi publik dalam demokrasi, serta penataan ekosistem politik yang ramah gender.
Pentingnya Peradaban Berbasis Ilmu dan Spiritualitas
Pada sesi awal, Founder Generasi Emas Institute, Pangeran Mangkubumi, S.H., menyampaikan orasi kebangsaan mengenai hakikat pergerakan pemuda dalam menyongsong Generasi Emas 2045. Ia menegaskan bahwa arah pergerakan pemuda tidak boleh terjebak dalam pragmatisme sempit, melainkan harus dipandang sebagai perjalanan ikhtiar (“safar”) yang berlandaskan kesadaran “Iqra” dan pembacaan kebenaran.
Menanggapi ruang diskusi mengenai optimisme Generasi Emas 2045, perwakilan delegasi IAI Al-Aqidah Al-Hasimiyyah Jakarta, Faris Rifky Fauzan, menyampaikan pandangannya bahwa terwujudnya Indonesia Emas bersifat kondisional dan bergantung pada dorongan agensi internal individu (internal locus of control). “Perubahan besar suatu bangsa harus dimulai dari kesadaran perbaikan diri di tingkat tapak (bottom-up), bukan sekadar menuntut peran lingkungan eksternal,” tegas Faris.
Lebih lanjut, Pangeran Mangkubumi memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurut pemaparannya menunjukkan jumlah lulusan perguruan tinggi (Diploma/Sarjana) di Indonesia sekitar 11,23 juta jiwa atau 5–6 persen dari total populasi. Ia menekankan bahwa masih banyak warga yang belum mengecap pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa sebagai kelompok terpelajar berkewajiban memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia juga menggarisbawahi pesan Al-Qur’an tentang pentingnya berpikir, ilmu, dan amal, antara lain QS. Al-Mujadilah ayat 11, QS. Al-Bayyinah ayat 7, serta QS. At-Taubah ayat 105. Pemuda diimbau meneladani empat sifat utama Rasulullah SAW: Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah.
Penguatan Pengawasan Demokrasi dan Kelembagaan Pemilu
Sesi materi berikutnya disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Ahmad Fahlevi, S.Pd., yang mengupas peran kritis mahasiswa dalam pengawasan politik dan pemilu. Ia menjelaskan tiga pilar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, yakni KPU sebagai pelaksana teknis, Bawaslu sebagai pengawas tahapan dan penanganan sengketa, serta DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara.
Ahmad Fahlevi mengedukasi peserta mengenai dinamika demokrasi lokal, pentingnya menyikapi perbedaan pilihan secara bijak, serta perlunya kedewasaan masyarakat untuk mengawal proses pemilu hingga rekapitulasi resmi tanpa terprovokasi klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyoroti regulasi penguatan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 94 dan 97, serta mengajak mahasiswa menjadi garda terdepan pengawas partisipatif agar demokrasi tetap dekat dengan realitas sosial masyarakat.
Pembangunan Ekosistem Kepemimpinan Perempuan yang Setara
Pada sesi materi kedua, sosiolog sekaligus politisi nasional, Dr. Hj. Luluk Nur Hamidah, M.Si., MPA., memaparkan materi bertajuk “Perempuan dan Politik: Membangun Ekosistem Kepemimpinan yang Setara”. Ia menegaskan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di ruang publik dan lembaga legislatif bukan disebabkan oleh minimnya kapasitas perempuan, melainkan oleh hambatan berlapis dalam ekosistem politik.
Dr. Luluk merinci lima lapisan hambatan yang kerap dihadapi perempuan, meliputi hambatan struktural (sistem rekrutmen partai), finansial (tingginya biaya politik), kultural (stereotip dan budaya patriarki), psikologis, hingga kelembagaan. “Kunci utamanya bukan sekadar menambah angka kuota formalitas, melainkan melakukan reformasi ekosistem secara menyeluruh—mulai dari perbaikan tata kelola partai, penyediaan ruang politik yang aman dari kekerasan gender, hingga penguatan budaya media tanpa bias,” jelasnya. Ia mendorong mahasiswa mengawal kebijakan inklusif serta melawan seksisme digital di lingkungan kampus maupun masyarakat.
Melalui konsolidasi gagasan pada Simposium PTKIS Nasional 2026 ini, delegasi DEMA IAI Al-Aqidah Al-Hasimiyyah Jakarta diharapkan dapat mentransformasikan pembelajaran strategis tersebut menjadi program kerja organisasi yang cerdas, kritis, dan berorientasi pada kemajuan civitas akademika serta pengabdian kepada masyarakat.
