JAKARTA, 27 Oktober 2026 — Visi Indonesia Emas 2045 sering kali digaungkan dengan nada optimisme tinggi seiring dengan melimpahnya proporsi penduduk usia produktif atau bonus demografi. Namun, di balik narasi besar tersebut, terdapat berbagai pekerjaan rumah struktural yang mendesak untuk diselesaikan. Mulai dari ketimpangan pembangunan infrastruktur di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), kesenjangan digital, hingga masalah kerentanan finansial yang membayangi Generasi-Z.
Berbagai isu strategis ini dikupas secara mendalam dalam kegiatan bedah buku dan Gen-Z Talk bertajuk “Mempersiapkan Gen-Z Menuju Generasi Emas 2045” yang diinisiasi oleh Ikatan Doktor Ilmu Manajemen (IKADIM) di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.
Forum nasional ini menghadirkan jajaran pakar, pejabat publik, dan praktisi lintas disiplin. Di antaranya adalah Wakil Ketua Umum IKADIM sekaligus Anggota Komite BPH Migas, Dr. Baskara Agung Wibawa, M.M.; Ketua Bidang Kerjasama IKADIM sekaligus Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT RI, Dr. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS.; Dewan Penasihat IKADIM yang juga psikolog serta Anggota DPR RI 2009–2024, Dr. Siti Mufattahah, P.Si., M.B.A.; serta Bendahara Umum IKADIM sekaligus pegiat kesehatan dan Sekjen LAFKESPRI, Dr. dr. Nurhaidah Achmad, MARS., MHKes.
Kesenjangan Infrastruktur dan Suara dari Wilayah 3T
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta mengangkat persoalan nyata mengenai ketimpangan akses teknologi dan pembangunan di wilayah 3T, khususnya di kawasan Tanah Papua.
Persoalan ketiadaan pasokan listrik, minimnya jaringan komunikasi (blind spot), hingga perasaan tertinggal yang dialami masyarakat perdesaan akibat pembangunan yang berpusat di perkotaan menjadi sorotan tajam. Di samping itu, dinamika pengelolaan potensi lokal—seperti pariwisata perdesaan—sering kali belum memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan bagi warga lokal karena didominasi oleh pelaku usaha luar.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Mulyadin Malik, M.Si., CIGS., menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Desa terus menggenjot upaya pemerataan pembangunan pada 75.266 desa di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua yang kini berkembang menjadi enam provinsi.
“Tantangan di lapangan memang sangat kompleks, mulai dari faktor geografis, biaya logistik dan keamanan, hingga minimnya infrastruktur dasar seperti listrik dan internet. Namun, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelembagaan desa adalah prioritas utama agar pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia dapat berjalan secara seimbang,” jelas Mulyadin.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi perdesaan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) serta Koperasi Desa menjadi kunci agar potensi lokal—seperti perikanan, ekonomi kreatif, dan komoditas unggulan daerah—dapat dikelola secara mandiri oleh anak-anak muda di desanya masing-masing.
Fenomena “Kelihatan Kaya” dan Jeratan Finansial Gen-Z
Selain masalah ketimpangan wilayah, forum ini membedah secara mendalam persoalan mikro yang dihadapi anak muda sehari-hari, yakni terkait literasi dan kesehatan finansial. Di tengah gempuran budaya konsumtif di media sosial, Generasi-Z sering kali terpapar tekanan sosial untuk tampil mapan (pseudo-prosperity).
Dampaknya terasa nyata pada tren keuangan pemuda. Data nasional menunjukkan bahwa sekitar 84 persen pengguna fasilitas pinjaman online (pinjol) dan mekanisme pembayaran paylater didominasi oleh kelompok usia muda. Banyak di antaranya yang terjerat utang akibat pengeluaran konsumtif yang melebihi kapasitas pendapatan.
Dr. Baskara Agung Wibawa, M.M., memberikan arahan tegas mengenai pentingnya kedisiplinan alokasi keuangan sejak awal memasuki dunia kerja.
“Kejarlah kaya yang substansial, tapi jangan mengejar sekadar ‘kelihatan kaya’. Nanti ujung-ujungnya terjebak utang pinjol atau paylater. Penghasilan yang diperoleh harus dialokasikan secara bijak, termasuk menyisihkan minimal 30 persen untuk cadangan masa depan,” ujar Baskara. Berdasarkan pengalamannya di bidang tata kelola sumber daya manusia (SDM) korporasi, Baskara mengungkapkan bahwa ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi berbanding lurus dengan penurunan kinerja di tempat kerja. Oleh karena itu, edukasi finansial dan pembatasan rasio utang maksimal menjadi fondasi penting agar pemuda memiliki ketahanan mental dan ekonomi yang stabil.
